Disurati FIFA, Roy Suryo Makin Pede Bereskan PSSI  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo. TEMPO/Subekti

    Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta -- Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, semakin percaya diri dalam menyelesaikan sengkarut sepak bola nasional. Keyakinan itu muncul setelah Roy kembali menerima surat balasan dari Federasi Sepak Bola Internasional pada 20 Februari kemarin.

    "Surat langsung dari Blatter kemarin semakin jelas mendudukkan posisi pemerintah. Mereka sangat sepakat dengan upaya fasilitasi pemerintah dalam kongres 17 Maret mendatang," kata Roy Suryo, Jumat, 22 Februari 2013. (lihat: Ini Surat Presiden FIFA kepada Roy Suryo)

    Roy pun berharap semua pihak bisa menerima hal tersebut, demi tercapainya suasana kondusif di sepak bola nasional. "Lewat surat itu pun, FIFA menganulir keberatan-keberatan yang disampaikan pihak yang belum sepakat. Mudah-mudahan saja sekarang semua masalah bisa selesai," ujar Roy lagi.

    Berbeda dengan surat yang diterima Roy pada 13 Februari lalu yang ditandatangani Sekretaris Jenderal FIFA Jerome Valcke, surat pada 20 Februari kemarin ditandatangani langsung Presiden FIFA, Joseph Blatter.

    Dalam suratnya itu Blatter mengkonfirmasi telah menerima surat Kemenpora pada 18 Februari dan mendoakan rekonsiliasi sepak bola nasional bisa berjalan lancar.

    Adapun terkait rencana kembalinya La Nyalla Mattalitti ke PSSI sebagai anggota komite eksekutif hari ini, Roy Suryo memyambut gembira. Ia menilai tindakan tersebut sebagai upaya baik untuk menyatukan sepak bola nasional. "Bukankah itu termasuk satu dari empat syarat FIFA (kembalinya empat Exco)," kata Roy Suryo.

    ARIE FIRDAUS

    Baca juga:
    Muntari Beberkan Rahasia Taklukan Barcelona

    Alasan Iniesta Kalah dari Milan

    Besok, La Nyalla Kembali Berkantor di PSSI

    Allegri: Di Camp Nou Barcelona Tidak Ada Bedanya


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.