Paul Pogba Dilecehkan, Neville Minta Boikot Media Sosial 6 Bulan

Reporter:
Editor:

Hari Prasetyo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemain Manchester United Daniel James bersama Harry Maguire dan Paul Pogba. Reuters/Jason Cairnduff

    Pemain Manchester United Daniel James bersama Harry Maguire dan Paul Pogba. Reuters/Jason Cairnduff

    TEMPO.CO, Jakarta - Phil Neville meminta komunitas sepak bola melakukan boikot kepada media sosial selama enam bulan setelah Paul Pogba menjadi bulan-bulanan pelecehan rasial di medsos, antara lain di Twitter.

    Hal itu terjadi setelah Paul Pogba menjadi algojo tendangan hadian penalti yang didapat Manchester United melawan Wolverhampton Wanderers di Stadion Molineux dinihari tadi, Selasa 20 Agustus 2019, dalam pekan kedua Liga Primer Inggris.

    Tapi, tendangan penalti Pogba itu berhasil ditepis kiper Wolves, Rui Patricio.

    Peluang kemenangan yang sudah ada di depan mata buat para pendukung Manchester United pun sirna. United akhirnya harus puas dengan hasil 1-1 melawan Wolves.

    Kegagalan Pogba dalam hal melakukan tendangan penalti itu kemudian banyak disorot. Apalagi, kabarnya pemain Prancis itu sempat berdebat sebentar dengan rekan satu timnya, penyerang Inggris, Marcus Rashford, tentang siapa yang akan menjadi algojo penalti.

    Pogba kemudian tak Cuma mendapat sejumlah kritikan di media sosial tapi juga ejekan-ejekan yang menjurus kepada pelecehan rasial.

    “Saya betul-betul kehilangan kepercayaan kepada mereka yang terlibat dalam media sosial ini,” kata Phil Neville, mantan bintang Manchester United yang kini menjadi pelatih tim nasional wanita Inggris.

    “Sekarang sebagai komunitas sepak bola, kami harus mengirimkan pesan kuat, yaitu boikot media sosial selama enam bulan,” Neville melanjutkan.

    Paul Pogba adalah pemain ketiga dalam pekan ini menjadi korban pelecehan rasial, setelah pemain Chelsea, Tammy Abraham, dan pemain Reading, Yakou Meite.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.