Di bawah kepemimpinan pemilik yang berlainan, Portsmouth merugi lebih dari 100 juta pound sterling atau sekitar Rp 1,4 triliun) kepada kreditor, termasuk pada institusi pendapatan dan bea cukai Inggris. Liga mengatakan dalam peraturan terbaru pemilik baru harus membuktikan mereka mempunyai dana yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan klub selama setahun dan bisa mengkontak langsung ke pemerintah untuk mengecek apakah klub membayar pajaknya dengan lancar.
Instiusi pendapatan dan bea cukai Inggris mengejar Portsmouth terkait hutang 37 juta pound sterling (Rp 526 miliar) dari pajak yang belum dibayarkan. Mereka juga menantang klub di pengadilan terkait proposal untuk membayar para kreditor, hanya seperlima dari hutangnya selama empat tahun ke depan.
“Jika saja peraturan finansial ini telah berlaku pada Januari 2009, kami bisa langsung ikut campur. Kami mungkin bisa menghentikan beberapa kejadian buruk yang telah terjadi,” kata Richard Scudamore, Direktur Eksekutif Liga Primer.
“Kami percaya kami mempunyai peringatan dini untuk menghindari pengulangan situasi yang telah dialami Portsmouth. Saya melihat tidak akan ada tim yang berisiko seperti Portsmouth setahun lalu,” jelas Scudamore.
Dalam peraturan terbaru finansial Liga Primer menyatakan klub harus menyerahkan detail tentang kepemilikan pada laman pribadi tim. Klub juga harus menyediakan kepada direktur liga laporan-laporan yang meyatakan adanya pembayaran di atas 25.000 pound sterling.
Scudamore mengatakan mendukung upaya otoritas pendapatan dan bea cukai Inggris terkait pajak yang belum dibayar Portsmouth. Kasus antara badan dan Portsmouth bisa mencegah klub menderita pailit, dan memberi sanksi pengurangan nilai kepada The Pompey ketika memulai laganya di divisi 2 Inggris musim depan.
AP | bagus wijanarko