TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Olahraga Dewan Perwakilan Rakyat Teuku Riefky Harsya meminta perseteruan antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) segera diselesaikan. Dia menduga persoalan ini akan berujung seperti kemelut Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri bila dibiarkan.
"Kalau dipaksakan ini bisa ramai, seperti KPK dan Polri," ucap Riefky dalam rapat dengar pendapat dengan PSSI, PT Liga Indonesia, dan klub peserta Liga Super Indonesia (LSI atau ISL), di Kompleks Parlemen Senayan siang tadi.
Mereka datang ke Senayan mengadukan kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga menunda kick off yang seharusnya digelar Sabtu pekan lalu. Penudaan itu adalah dampak dari verifikasi klub yang dilakukan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), lembaga di bawah pemerintah, yang belum kelar.
KPK dan Polri menyita perhatian publik lantaran kasus korupsi yang diduga melibatkan Budi Gunawan, calon Kepala Polri, berujung pada kriminalisasi pimpinan lembaga antirasuah itu. Kasus ini masih terus memanas hingga sekarang.
Riefky mengatakan PSSI maupun Kementerian Olahraga sebenarnya memiliki tujuan yang baik. Seperti halnya, kata dia, tujuan KPK dan Polri. Dengan demikian, perlu jalan tengah yang lebih baik untuk mendamaikan kedua belah pihak.
Dewan, ucap Politikus Demokrat itu, sudah berusaha menenngahi persoalan ini dengan memanggil kedua belah pihak. Hasil pemanggilan itu membuahkan keputusan agar konflik mereka tak berimbas pada kemunduran persepakbolaan di Indonesia."Tetapi kami jadi tersinggung karena setelah keputusan itu, muncul hiruk pikuk ini," kata Riefky.
Politikus asal Aceh itu menyesalkan tindakan Kementerian Olahraga yang menunda kick off. Sebab, penundaan itu memicu persoalan baru yang semakin berlarut-larut bagi ke dua belah pihak. "Kementerian Olahraga semacam mengingkari kesekapatan dengan DPR," ucap Riefky.
TRI SUHARMAN
